×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 572
Menu
RSS
Banner Top Topik Sepekan

“Hibah Blok G Patut Diduga Melawan Hukum”

Pemerintah Kota Bogor telah melakukan pemindahtanganan asset daerah Kota Bogor berupa Blok G melalui mekanisme hibah kepada PD. Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ). Adapun pertimbangan dilakukannya Hibah tersebut adalah dalam rangka pengembangan, dan peningkatan kinerja PD. Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ).

Bahwa dalam pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah memang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya melalui mekanisme penjualan; tukar menukar; hibah; penyertaan modal pemerintah pusat/daerah, sebagaimana diatur Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Jo. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Jo Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Jo. Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Read more...

“Hibah Blok G Patut Diduga Melawan Hukum”

Bogorplus.com - Pemerintah Kota Bogor telah melakukan pemindahtanganan asset daerah Kota Bogor berupa Blok G melalui mekanisme hibah kepada PD. Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ). Adapun pertimbangan dilakukannya Hibah tersebut adalah dalam rangka pengembangan, dan peningkatan kinerja PD. Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ).

Bahwa dalam pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah memang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya melalui mekanisme penjualan; tukar menukar; hibah; penyertaan modal pemerintah pusat/daerah, sebagaimana diatur Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Jo. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Jo Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Jo. Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Read more...

Jangan Bodohi Rakyat !!!

Bogorplus.com - BPKP TIDAK BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA. KERUGIAN NEGARA BUKAN UNSUR MUTLAK TIPIKOR. Kira-kira itulah Topik Sepekan minggu ini. Hal ini relevan dengan adanya dugaan TIPIKOR BBM pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor yang seharusnya TIDAK membutuhkan Audit / Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah).

Ada yang teriak Polisi menunda, ada yang kesal Polisi lamban, ada yang menggerutu Polisi tidak professional, dan lain sebagainya. Padahal, justru mereka yang berkomentar seperti itulah patut diduga penghambatnya !

Read more...
Topik Banner Bottom
ads by bogorplus.com