×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 572
Menu
RSS
Banner Top Topik Sepekan

“Hibah Blok G Patut Diduga Melawan Hukum”

Bogorplus.com - Pemerintah Kota Bogor telah melakukan pemindahtanganan asset daerah Kota Bogor berupa Blok G melalui mekanisme hibah kepada PD. Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ). Adapun pertimbangan dilakukannya Hibah tersebut adalah dalam rangka pengembangan, dan peningkatan kinerja PD. Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ).

Bahwa dalam pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah memang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya melalui mekanisme penjualan; tukar menukar; hibah; penyertaan modal pemerintah pusat/daerah, sebagaimana diatur Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Jo. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Jo Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Jo. Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Read more...

Jangan Bodohi Rakyat !!!

Bogorplus.com - BPKP TIDAK BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA. KERUGIAN NEGARA BUKAN UNSUR MUTLAK TIPIKOR. Kira-kira itulah Topik Sepekan minggu ini. Hal ini relevan dengan adanya dugaan TIPIKOR BBM pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor yang seharusnya TIDAK membutuhkan Audit / Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah).

Ada yang teriak Polisi menunda, ada yang kesal Polisi lamban, ada yang menggerutu Polisi tidak professional, dan lain sebagainya. Padahal, justru mereka yang berkomentar seperti itulah patut diduga penghambatnya !

Read more...

“Rencana Naiknya Tarif Air PDAM Tirta Pakuan Patut Diduga Melawan Hukum dan Rasa Keadilan”

Bogorplus.com - Beberapa waktu lalu, pada sebuah media cetak harian terkenal di Kota Bogor (Baca Radar Bogor : Jum’at, 31/08/2012), diberitakan bahwa Hendra Setiawan selaku Kabag Humas PDAM Tirta Pakuan, yang intinya menyatakan akan terjadi penyesuaian Tarif Air Minum terhitung 1 September untuk pembayaran 1 Oktober sebesar 5% hingga 20%. Selanjutnya, dalam pemberitaan tersebut, dinyatakan juga oleh Hendra bahwa penyesuaian Tarif tersebut telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Begitu mudahkah kenaikan Tarif Air tanpa mempedulikan hak-hak dari pelanggan, yang seharusnya merupakan kewajiban dari PDAM Tirta Pakuan ? Apa sajakah hak-hak Pelanggan yang juga merupakan kewajiban PDAM tersebut ?

Read more...
Topik Banner Bottom
ads by bogorplus.com