Menu
RSS
Banner Top Topik Sepekan

Perda Tata Ruang Kota Bogor Melawan Hukum (Bagian 6)

Bogorplus.com – Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, telah memberikan jaminan kepada siapapun sebagai masyarakat yang berhak dan berkewajiban terlibat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas.

Berikut ini adalah kelanjutan uraian tentang beberapa susbtansi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 tahun 2011 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR 2011-2031 yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan (melawan hukum), sebagaimana Topik Bogor+ terdahulu yang berjudul PERDA TATA RUANG KOTA BOGOR MELAWAN HUKUM (BAGIAN 1, BAGIAN 2, BAGIAN 3, BAGIAN 4, dan BAGIAN 5).

 

Read more...

Perda Tata Ruang Kota Bogor Melawan Hukum (Bagian 5)

Bogorplus.com – Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, telah memberikan jaminan kepada siapapun sebagai masyarakat yang berhak dan berkewajiban terlibat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas.

Berikut ini adalah kelanjutan uraian tentang beberapa susbtansi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 tahun 2011 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR 2011-2031 yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan (melawan hukum), sebagaimana Topik Bogor+ terdahulu yang berjudul PERDA TATA RUANG KOTA BOGOR MELAWAN HUKUM (BAGIAN 1, BAGIAN 2, BAGIAN 3, dan BAGIAN 4).

Read more...

Lebih Dari Rp 12 MILYAR, Terjadi Hanya Dalam 6 Bulan, Penyimpangan Pendapatan Daerah Kota Bogor 2012 (Bagian 2)

Bogorplus.com – Seperti diberitakan pada Bagian 1, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran (TA) 2012 hingga bulan Juni 2012.

Pada hasil Liputan Bagian 2 ini, di awali dengan kondisi fakta temuan, yang diduga kuat diantaranya melatarbelakangi atau menjadi penyebab dari ditemukannya PENYIMPANGAN sebesar Rp. 12.576.581.931,43 (DUABELAS MILYAR, LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA, LIMA RATUS DEPAN PULUH SATU RIBU, SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SATU RUPIAH, KOMA EMPAT PULUH TIGA SEN) atau senilai 34,10% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp. 36.882.659.937,65, oleh BPK RI sebagai Hasil pemeriksaan BPK atas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran (TA) 2012 hingga bulan Juni 2012.

Read more...
Topik Banner Bottom
ads by bogorplus.com