Menu
RSS
Banner Top Topik Sepekan

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor, Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi !

Bogorplus.com – Opini WTP Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi, demikian setidaknya judul dari Siaran Pers BPK RI pada tanggal 30 Juni 2011. Dalam menjalankan tugasnya BPK melaksanakan tiga jenis pemeriksaan yaitu:

  1. Pemeriksaan Keuangan
  2. Pemeriksaan Kinerja
  3. Pemeriksan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Menurut BPK RI bahwa Pemeriksaan Keuangan dimaksud untuk memberikan Opini atau Pendapat apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Read more...

HJB 533: LP Dugaan Pidana Tata Ruang “Terminal Baranangsiang”, Kota Bogor Tiasa Ceurik ?

Bogorplus.com – "Jika ketetapan dari DPRD dan Walikota mengatakan fungsi tambahan (Jasa dan Perdagangan) tidak bermasalah berarti dibangun. Begitu sebaliknya, perjanjian kerjasama optimalisasi aset Terminal Baranangsiang antara Pemkot Bogor dengan PT. PGI akan batal demi hukum," demikan pernyataan Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan (TP4) Kota Bogor, Yayat Supriatna, (Kamis, 28/5/2015, http://bogorplus.com/index.php/bogor-raya/item/8457-nasib-terminal-baranangsiang-tunggu-rdtr-dan-peraturan-zonasi ).

Read more...

Potensi Dugaan Pidana Baru Pada Perkara “Optimalisasi Terminal Baranangsiang”

Bogorplus.com – Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, telah terbit Laporan Polisi dengan Nomor: LP/1009/X/2013/JBR/Polres Bogor Kota tentang dugaan Tindak Pidana Tata Ruang terkait kasus “Optimalisasi Terminal Baranangsiang”. 

Laporan tersebut terbit karena adanya dugaan pelanggaran Pasal 37 ayat (7) Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, telah secara tegas diatur bahwa Setiap Pejabat Pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang Tidak Sesuai dengan rencana tata ruang. Terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun atau denda Rp. 500.000.000,00 dan dapat dikenai pidana tambahan pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Read more...
Topik Banner Bottom
ads by bogorplus.com